Naulinews.com,Toli-Toli, Bupati Toli-Toli H. Amran Hi. Yahya melantik 11 Pejabat Kepala Desa periode 2026-2034 yang dirangkaikan dengan Pelantikan Ketua TP. PKK Desa, Bunda PAUD serta Tim Pembina Posyandu, Kamis (08/10/2026), di Lapangan Moh. Tang Desa Tinigi, Kecamatan Galang.

Sebanyak 11 Pejabat Kepala Desa yang dilantik berasal dari 3 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Baolan (3 Desa)

Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Lelean Nono.

2. Kecamatan Galang (3 Desa)

Desa Lantapan, Desa Tinigi, Desa Sabang.

3. Kecamatan Lampasio (5 Desa)

Desa Maibua, Desa Janja, Desa Tinading, Desa Lampasio, Desa Ogomatanang.

Ditempat yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Toli-Toli Ny. Hj. Sriyanti Dg. Parebba juga melantik Ketua TP. PKK, Bunda Paud dan Tim Pembina Posyandu dari 3 Kecamatan, Ia menegaskan agar Bunda PAUD Desa harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas di Desa dan berperan aktif dalam meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai generasi penerus bangsa.

Kepala Dinas PMD Samsuh, S.Ag., M.Si., menyampaikan dalam sambutannya kepada 11 Pejabat Kepala Desa yang baru dilantik agar segera beradaptasi, menjaga netralitas, dan membangun komunikasi yang baik dengan BPD serta seluruh elemen masyarakat. Kelola Dana Desa dengan transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya Bupati Toli-Toli menyampaikan bahwa pelantikan Pejabat Kepala Desa ini merupakan awal dari tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi menjamin keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Bupati juga berpesan kepada Ketua TP. PKK Desa, Bunda PAUD dan Tim Pembina Posyandu yang baru dilantik untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan mewujudkan keluarga sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Toli-Toli Moh. Besar Bantilan, mantan Wakil Bupati ke 5 Kabupaten Toli-Toli Bapak H. Abd. Rahman. H. Budding, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Moh. Asrul Bantilan, S.Sos, Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Ny. H. Sriyanti Dg. Parebba, Ketua GOW Kabupaten Toli-Toli Ny. Caroline Besar Bantilan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Toli-Toli Ny . Eflin Flora Tambuwun, para Asisten, Wakil Ketua II I Nyoman Muliada, S.E. beserta Anggota DPRD, Ketua Pengadilan Agama Negeri Toli-Toli, pimpinan Instansi Vertikal BUMN/BUMD, para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toli-Toli, Camat Baolan, Camat Galang dan Camat Lampasio, serta tamu undangan lainnya.

Acara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. — (DRPS)

Jerat Hukum & Sanksi Pidana Galian C Ilegal di Indonesia

Penjelasan mendalam mengapa izin Galian C sangat ketat, ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100 Miliar bagi pelaku & pembeli, serta sanksi pemecatan (PTDH) & Tipikor untuk oknum aparat pem-backing.

Denda Maksimal Rp 100 M

Pidana Penjara Maks 5 Thn

Penampung Hasil Kena Pidana

Sanksi Aparat PTDH + Tipikor

Kajian Hukum & Pers Estimasi Baca: 6 Menit

Ancaman terhadap Wartawan: Pasal, Pidana, Denda, dan Sanksi Anggota Dewan

Penjelasan umum mengenai konsekuensi hukum jika seseorang diduga memerintahkan, membiayai, atau membantu intimidasi maupun kekerasan untuk membungkam wartawan atau orang yang mengetahui dugaan kejahatan.

Catatan Penting Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Dugaan terhadap seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum. Penerapan pasal bergantung pada fakta, bukti, unsur tindak pidana, dan ketentuan yang berlaku.

Pembunuhan Berencana

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembunuhan berencana. Ketentuan pidana yang diancamkan meliputi:

Sanksi Maksimal Pidana Mati

Opsi Penjara Seumur Hidup

Batas Maksimal Maksimal 20 Tahun

Ketentuan ini relevan jika terbukti ada tindakan merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Apabila seseorang diduga menyuruh, membantu, membiayai, atau turut merencanakan pembunuhan, pertanggungjawaban pidananya ditentukan berdasarkan bukti tentang peran, niat, dan keterlibatannya. Tidak tepat menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan dugaan atau hubungan dengan pelaku.

Ancaman Pembunuhan dan Pemaksaan

Jika wartawan diancam agar menghentikan peliputan atau tidak menerbitkan informasi, ketentuan KUHP yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Dasar Hukum	Pokok Ketentuan	Ancaman Pidana
Pasal 449 KUHP	Ancaman melakukan tindak pidana terhadap nyawa atau bentuk ancaman lain yang disebut dalam pasal.	Penjara Maks. 3 Tahun atau Denda Maksimal Kategori IV. Bentuk tertulis tertentu dapat memiliki ancaman berbeda.
Pasal 448 ayat (1) KUHP	Memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Penjara Maks. 1 Tahun atau Denda Maksimal Kategori II, sesuai unsur pasal.

Nominal Kategori Denda KUHP: Denda Kategori II bernilai paling banyak Rp10 Juta dan Kategori IV bernilai paling banyak Rp200 Juta. Pasal yang tepat tidak dapat dipastikan tanpa memeriksa isi ancaman, cara penyampaian, konteks, dan bukti. Apabila ada penganiayaan, penculikan, perusakan, atau percobaan pembunuhan, ketentuan lain juga dapat dipertimbangkan.

Perhitungan & Perlindungan berdasarkan UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan payung hukum khusus (lex specialis) bagi kegiatan jurnalistik di Indonesia:

Hak Peliputan

Pasal 4 ayat (3) UU Pers

"Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi."

Perlindungan Profesi

Pasal 8 UU Pers

"Wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesi dan tugas jurnalistiknya."

Sanksi Halangi Pers — Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana:

Hukuman Badan Penjara Paling Lama 2 Tahun

Denda Maksimal Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta)

*Ketentuan tersebut berlaku apabila unsur pasalnya terpenuhi. Tidak setiap perselisihan atau kritik terhadap pemberitaan otomatis merupakan tindak pidana berdasarkan UU Pers.

Apakah Anggota Dewan Dapat Diberhentikan?

Anggota DPRD maupun DPR RI dapat dikenai sanksi etik dan, apabila syarat hukum terpenuhi, dilakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW). Klik seksi di bawah untuk melihat rincian mekanisme:

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemberhentian antarwaktu anggota DPRD, termasuk ketentuan terkait:

Pelanggaran sumpah/janji atau kode etik DPRD.
Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas tindak pidana tertentu.

*Penerapan pasal harus diperiksa pada naskah resmi beserta perubahan yang berlaku.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (sebagaimana telah diubah) mengatur pemberhentian antarwaktu dan mekanisme etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketentuan yang tepat harus diperiksa berdasarkan versi peraturan konsolidasi terbaru dan fakta persidangan etik maupun pidana.

Penting Ditinjau: Pemberhentian sebagai anggota dewan, pemberhentian dari jabatan pimpinan, sanksi etik, dan istilah "pemberhentian tidak dengan hormat" bukan hal yang selalu sama. Tidak semua tuduhan langsung menyebabkan pemecatan secara serta-merta tanpa melalui proses Mahkamah Etik dan Pengadilan.

Jika Wartawan Menjadi Sasaran Ancaman

0 / 5 Selesai

UTAMAKAN KESELAMATAN JIWA! Jika ancaman terasa segera atau pelaku sedang berada di sekitar korban, segera pindah ke tempat aman, hubungi layanan darurat kepolisian 110, atau datangi kantor polisi terdekat. Jangan menghadapi orang yang diduga berniat melakukan kekerasan seorang diri.

Gunakan checklist panduan langkah darurat berikut untuk membantu pengamanan dan penanganan berkas hukum:

1. Buat Laporan Kepolisian Sampaikan kronologi lengkap, waktu, lokasi, bentuk ancaman, identitas yang diketahui, saksi, serta kaitannya dengan kegiatan jurnalistik.

2. Simpan Bukti Asli & Salinan Cadangan Amankan pesan teks, rekaman suara, tangkapan layar (screenshot), tautan, nomor telepon, rekaman CCTV, plat kendaraan, dan nama saksi. Buat salinan cadangan tanpa mengubah berkas asli.

3. Jelaskan Tingkat Risiko Kepada Penyidik Beri tahu penyidik apabila ada ancaman pembunuhan, penguntitan, dugaan penggunaan senjata, atau ancaman teror terhadap keluarga.

4. Hubungi Organisasi Pers & Bantuan Hukum Hubungi Dewan Pers, organisasi profesi (AJI, PWI, IJTI), LBH Pers, atau advokat untuk mendampingi proses hukum.

5. Jaga Keselamatan Redaksi Batasi penyebaran alamat rumah, atur komunikasi dengan orang tepercaya, dan hindari pertemuan dengan pihak yang mengancam tanpa pengamanan resmi.

Apakah Pihak yang Menyuruh / Membiayai Dapat Dipidana?

JAWABAN: DAPAT DIPIDANA Apabila bukti menunjukkan keterlibatan yang memenuhi unsur pidana, misalnya memerintahkan, turut merencanakan, membantu, atau berperan sebagai penyandang dana. Penyidik wajib menguji peran setiap pihak secara terpisah (perantara, penyandang dana, dan eksekutor).

Jabatan politik tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, hubungan, komunikasi, atau pemberian uang saja tidak otomatis membuktikan adanya perintah pembunuhan. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang sah.

Ringkasan Matriks Konsekuensi Hukum

Perbuatan yang Terbukti	Konsekuensi Hukum yang Berlaku
Pembunuhan Berencana	Pasal 459 KUHP: Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup, atau Penjara Maksimal 20 Tahun.
Ancaman terhadap Nyawa	Pasal 449 KUHP: Berdasarkan bentuk ancaman & unsur terbukti.
Pemaksaan dengan Kekerasan	Pasal 448 KUHP: Dipertimbangkan jika unsur pasal terpenuhi.
Penghalangan Kerja Jurnalistik	Pasal 18 (1) UU Pers: Penjara maks 2 tahun / Denda maks Rp500 Juta.
Pelanggaran Sumpah/Etik Dewan	Sanksi Etik Mahkamah Dewan hingga Pemberhentian Antarwaktu (PAW).

Sumber Referensi Peraturan Resmi

UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) UU No. 23 Tahun 2014 (Pemda) UU No. 17 Tahun 2014 (MD3) UU No. 40 Tahun 1999 (Pers)

PEMALSUAN HASIL LAB & REKAM MEDIS Adalah KEJAHATAN SERIUS

Merekayasa atau memalsukan surat keterangan sehat, tes narkoba, rekam medis, atau hasil lab digital untuk menghindari panggilan penyidik, penahanan, atau jeratan hukum (Obstruction of Justice) diancam pidana berlapis bagi Pemohon, Dokter, Nakes, maupun Oknum Perantara.

BUPATI TOLI-TOLI LANTIK 11 PEJABAT KEPALA DESA SE-KECAMATAN BAOLAN, GALANG DAN LAMPASIO

Komentar

Posting Komentar

Mengapa Tidak Sembarang Orang Bisa Punya Izin Galian C?

1. Kesesuaian Tata Ruang (KKPR/KTR)

2. Studi Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL)

3. Dokumen Legalitas (SIPB / IUP Batuan)

4. Jaminan Reklamasi & Kewajiban Pajak

UU No. 3 Tahun 2020

UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)

Gratifikasi & Suap (UU Tipikor)

Pasal 55 & 56 KUHP (Turut Serta)

Penyalahgunaan Jabatan

Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Simulasi Estimasi Jerat Hukum

Checklist: Apakah Tambang Galian C di Sekitarmu Legal?

Pasal 4 ayat (3) UU Pers

Pasal 8 UU Pers

Jika Wartawan Menjadi Sasaran Ancaman

Koleksi Slogan "Menolak Lupa"

Kategori Tindak Pidana & Pasal Undang-Undang

Perpol No. 7 Tahun 2022

Sanksi PTDH (Pemecatan)

Pemberatan Pidana (Pasal 55/56 KUHP)

1. Pilih Skenario / Tindakan Kasus:

2. Hasil Analisis Hukum Pidana: Resiko Tinggi

PASAL-PASAL HUKUM PIDANA & SANKSI HUKUM

Pemeriksaan Fisik Wajib Nyata

Validasi Barcode / Tanda Tangan Digital

Tolak Intervensi & Suap Oknum

1. Pilih Jenis Pelanggaran / Intimidasi:

2. Rekomendasi Advokasi & Pasal Terlanggar: Resiko Pidana Tinggi

DATABASE HUKUM KEMERDEKAAN PERS & SANKSIPIDANA

Anti Penyensoran & Pembredelan

Hak Tolak Kunci Rahasia

Restorative Justice via Dewan Pers

Koleksi Slogan "Menolak Lupa"