Pembiaran KJA Haranggaol : Sekjend Himapsi Tuding Oknum Camat Abai, Desak Prabowo Turun

Pembiaran KJA Haranggaol : Sekjend Himapsi Tuding Oknum Camat  Abai, Desak  Prabowo Turun

NAULINEWS.COM, SIMALUNGUN — Pemerintah dianggap gagal. Oknum Camat Haranggaol Horisan dituding sengaja membiarkan penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) liar di Danau Toba. Situasi di Haranggaol kini disebut "api dalam sekam" dan rawan konflik horizontal.

Tudingan keras itu disampaikan Sekretaris Jenderal Korps Senior HIMAPSI, Sarmuliadin. Ia menilai pembiaran yang terjadi saat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat dan ekologi Danau Toba.

"Diduga ada unsur sengaja. Oknum Camat tidak membuat laporan, seolah-olah tidak ada masalah di Haranggaol. Ini pembiaran, dan pembiaran adalah perbuatan melawan kebijakan yang sudah disepakati di Gedung Merah Putih," tegas Sarmuliadin, Rabu (13/8/2026).

Menurutnya, penutupan arus lalu lintas danau dari dan ke Haranggaol sudah masuk kategori perbuatan melawan hukum. Ironisnya, Muspika hingga tingkat Camat justru bungkam.

Padahal desakan sudah datang dari berbagai pihak. Ephorus GKPS, Ketua GAMKI, hingga anggota DPD RI sudah turun langsung dan meminta laporan resmi. Tapi tak ada satupun teguran yang dilayangkan.

Sarmuliadin memperingatkan, kondisi ini berpotensi mengulang bencana kematian massal ikan tahun 2005. Penyebabnya: penumpukan KJA membuat sirkulasi air dan oksigen di dasar danau jenuh.

"Pemerintah harus tegas. Jangan hanya karya kata. Nanti ujung-ujungnya anggaran negara juga yang dipakai untuk bersihkan bangkai ikan," katanya.

Yang paling dirugikan, kata dia, adalah warga asli Haranggaol. Lahan dan kuota KJA kini dikuasai segelintir pengusaha bermodal perusahaan pakan. Model "pembodohan" ini membuat petani lokal terpinggirkan.

"Mayoritas penduduk Haranggaol tidak mampu lagi berkeramba. Lahan dan volumenya dimonopoli. Ini bukan lagi penataan, ini perampasan ruang hidup," ujarnya.

Ia pun menantang Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke Haranggaol. 

"Kami minta Presiden Prabowo hadir. Lihat langsung bagaimana rakyat asli Haranggaol tidak bisa lagi berusaha di tanahnya sendiri," desaknya.

*"Jangan Tunggu Rakyat Main Hakim Sendiri"*

Sarmuliadin memperingatkan keras agar aparat tidak lepas tangan. Ia mendesak Kapolres Simalungun segera memeriksa pihak yang melanggar karena tidak ada satupun aturan yang melegalkan penambahan KJA.

"Jangan bilang ini demi kepentingan rakyat tapi faktanya menindas rakyat. Jangan tunggu sampai rakyat yang bertindak memotong jangkar dan membersihkan KJA sendiri," ancamnya.

"Pemerintah jangan seperti pemadam kebakaran. Haranggaol sekarang api dalam sekam. Ambil kebijakan sekarang, sebelum terlambat," pungkasnya. (R. Girsang/Tim)

-